Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Kesehatan P2KB terus menguatkan komitmen pesantren dalam menciptakan pesantren yang sehat dan mandiri. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemantapan Poskestren dalam Upaya Percepatan Poskestren PURI (15/9). Kegiatan tersebut diikuti pengurus Forum Komunikasi Poskestren (FKP) yang merupakan perwakilan dari 17 pondok pesantren terpilih di Kabupaten Lumajang. Rakor ini bertujuan melakukan penyegaran informasi terkait pengembangan Poskestren PURI, pemantapan kepengurusan dan program kerja FKP, serta menyusun rencana tindak lanjut yang disepakati bersama.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan P2KB Lumajang menekankan peran penting pondok pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia. Tidak hanya menjadi pusat pendidikan moral, spiritual, dan intelektual, pesantren juga diharapkan dapat tampil sebagai motor penggerak perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
“Realitanya, kondisi kesehatan di lingkungan pesantren masih membutuhkan perhatian serius, baik dari sisi akses layanan kesehatan, perilaku hidup sehat, maupun kesehatan lingkungan. Poskestren hadir sebagai jawaban untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga pesantren, dengan prinsip dari, oleh, dan untuk pesantren itu sendiri,” ungkapnya.
Berdasarkan data tahun 2024, Kabupaten Lumajang memiliki 151 pondok pesantren terverifikasi dengan jumlah santri mencapai 24.435 orang. Dari jumlah tersebut, baru terbentuk 61 Poskestren dengan melibatkan 1.700 santri husada. Namun, hanya 36 Poskestren (59,01%) yang telah mencapai strata PURI (Purnama Mandiri), sementara dari 151 ponpes, baru 53 (35,10%) yang masuk kategori sehat.
“Angka ini menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan bersama. Perlu sinergi lintas pihak, terutama peran Forum Komunikasi Poskestren, untuk mempercepat pencapaian Poskestren PURI dan mewujudkan pesantren sehat di Lumajang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap langkah FKP tetap harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan P2KB selaku pembina sekaligus pengarah. Dengan demikian, seluruh kegiatan dapat berjalan selaras dan terarah.
Melalui pemantapan kepengurusan dan program kerja yang dibahas dalam Rakor ini, diharapkan pesantren mampu lebih mandiri dalam menjaga kesehatan warganya. “Mari kita curahkan tenaga, pemikiran, dan waktu untuk bersama-sama mewujudkan pesantren yang sehat, mandiri, dan menjadi teladan bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.