Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan perbaikan pada mekanisme, sistem, serta metodologi pendataan keluarga terbaru. Selain itu, juga untuk memastikan kelancaran proses pemutakhiran data di lapangan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) menggelar Workshop Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2025 bagi para Manajer Data yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) (11/7). Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan pendataan keluarga secara nasional yang akan dimulai pada tanggal 22 Juli 2025.
Para peserta berasal dari Balai KB di 15 Kecamatan yang merupakan lokus pemutakhiran pendataan Keluarga Tahun 2025.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Kabid P2KB) menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian besar pendataan nasional.
“Saat ini juga sedang berlangsung kegiatan verifikasi dan validasi Keluarga Risiko Stunting (KRS) Tahun 2025 di 205 desa yang dimulai sejak 16 Juni hingga 30 September 2025. Selanjutnya, mulai 22 Juli hingga 21 Agustus 2025 akan dilaksanakan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025. Ini adalah kegiatan yang sangat penting karena hasil pendataan digunakan sebagai basis data untuk penentuan kebijakan program percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pembangunan keluarga, kependudukan, KB, dan pembangunan lainnya,” ujarnya.
Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025 mencakup berbagai dimensi penting, di antaranya yaitu:
1. Karakteristik individu anggota keluarga
2. Karakteristik Pasangan Usia Subur (PUS) dan kesertaan ber-KB
3. Karakteristik pembangunan keluarga
4. Sasaran dan faktor risiko keluarga berisiko stunting
5. Kondisi perumahan dan sanitasi
6. Kepemilikan aset
7. Informasi geospasial (lokasi rumah keluarga)
Workshop ini juga menyoroti integrasi data lintas sektor dan pemanfaatan teknologi dalam proses pendataan, termasuk penggunaan aplikasi digital, dashboard pemantauan, serta metode verifikasi berbasis spasial.
Sebagai kelanjutan dari kegiatan ini, akan dilaksanakan pula pengumpulan Modul Kesulitan Fungsional (MKF) yang merupakan bagian dari integrasi Pendataan Keluarga 2025. Kegiatan MKF akan berlangsung pada 1 - 30 September 2025, dengan sasaran anak usia 2–17 tahun. Modul ini akan memberikan informasi penting terkait status disabilitas dan kesulitan fungsional anak sebagai salah satu indikator kesejahteraan keluarga.
“Melalui rangkaian pendataan ini, diharapkan kita dapat memiliki data yang akurat, mutakhir, dan menyeluruh, sehingga intervensi kebijakan bisa lebih tepat sasaran, khususnya untuk program percepatan penurunan stunting dan pembangunan manusia Indonesia yang lebih berkualitas,” tambah Kabid P2KB.
Kegiatan workshop berlangsung dengan antusias, penuh diskusi, dan praktik teknis langsung oleh peserta. Diharapkan seluruh manajer data dapat menjadi motor penggerak suksesnya pendataan keluarga tahun 2025 di wilayah masing-masing.