Ketersediaan obat yang tepat jenis, jumlah, dan waktu merupakan fondasi utama dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan obat yang akurat dan berbasis data menjadi langkah strategis dalam mendukung keberlangsungan layanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Lumajang menyelenggarakan Pertemuan Pembinaan Pelaporan dan Evaluasi Kepatuhan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) pada Selasa, 7 April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Aston Inn Lumajang dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang kefarmasian.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan obat serta menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Perencanaan yang tepat dinilai krusial dalam mencegah terjadinya kekosongan maupun kelebihan stok, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.
Peserta kegiatan terdiri dari pengelola kefarmasian lintas sektor, meliputi Instalasi Farmasi Kabupaten, penanggung jawab kefarmasian puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, apotek Program Rujuk Balik (PRB), serta pengelola program di lingkungan Dinkes P2KB Kabupaten Lumajang. Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam penyusunan serta pelaporan RKO.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang menegaskan pentingnya perencanaan kebutuhan obat yang berkualitas sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan.
“Ketersediaan obat yang tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, perencanaan yang baik dan berbasis data menjadi hal yang mutlak untuk dilaksanakan,” ujarnya.
Selama kegiatan, peserta mendapatkan berbagai materi penting, di antaranya sosialisasi pedoman penyusunan RKO, pelatihan teknis pengisian RKO melalui aplikasi e-Monev Obat, serta pemaparan terkait perencanaan kebutuhan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Materi disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta tim teknis Dinkes P2KB Kabupaten Lumajang.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi terhadap kepatuhan pelaporan RKO, guna mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan realisasi pengadaan obat di lapangan. Peserta didorong untuk meningkatkan akurasi data, ketepatan waktu pelaporan, serta pemanfaatan sistem informasi yang telah disediakan, seperti e-Monev Obat dan Satu Sehat Logistik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun RKO secara tepat sesuai pedoman, termasuk dalam melakukan analisis kebutuhan obat berbasis data riil konsumsi, sisa stok, serta sasaran program pelayanan.
Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Lumajang menegaskan bahwa pembinaan dan evaluasi secara berkelanjutan merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem pengelolaan obat di daerah. Dengan perencanaan yang semakin akurat dan pelaporan yang tertib, diharapkan ketersediaan obat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dapat terjamin.
Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis, melalui sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, pengelolaan obat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.