Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi Publish Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029 pada Senin (17/11) di Ruang Nararya Kirana Pemerintah Kabupaten Lumajang. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan implementasi pembangunan kependudukan berlangsung secara terarah, terukur, dan berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, SH. membuka kegiatan tersebut secara resmi. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen PJPK, sekaligus menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan besar yang perlu menjadi perhatian bersama dalam pembangunan kependudukan.
“Beberapa isu utama yang harus kita tangani bersama meliputi pengendalian angka kelahiran usia muda, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan keluarga, penataan persebaran penduduk, serta optimalisasi layanan dan pemanfaatan administrasi kependudukan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wabup menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan PJPK mulai tahun 2026. Menurutnya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus memiliki komitmen yang kuat dalam menyukseskan pelaksanaan program dan strategi yang telah ditetapkan.
“Kolaborasi antar OPD, sinergi lintas sektor, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Lumajang,” tambahnya.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, yaitu Yuni Dwi Tjadikianto, SE. dan Toma Alfiandi, SH., M.Si. Selain itu, hadir pula para Kepala Perangkat Daerah terkait beserta staf penyusun dokumen dari masing-masing OPD, serta Penyuluh KB se-Kabupaten Lumajang.
Sebagai wujud nyata dukungan lintas sektor, kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama oleh para Kepala OPD dan sejumlah tamu undangan yang hadir. Langkah ini menjadi simbol kuatnya tekad dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi PJPK hingga tahun 2029.
PJPK Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pembangunan kependudukan daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dokumen ini memuat program, strategi, dan indikator kinerja yang akan menjadi acuan bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan kependudukan di Kabupaten Lumajang.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh sektor dapat bergerak secara terpadu dalam mewujudkan kondisi kependudukan yang ideal, produktif, dan berdaya saing demi kesejahteraan masyarakat Lumajang.